Lompat ke isi

Purbaya Yudhi Sadewa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Purbaya Yudhi Sadewa
Image
Potret resmi, 2026
Menteri Keuangan ke-30
Masa jabatan
8 September 2025 – 14 September 2026
PresidenPrabowo Subianto
WakilSuahasil Nazara
Thomas Djiwandono
Anggito Abimanyu
Juda Agung
PendahuluSri Mulyani
PenggantiSuahasil Nazara
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ke-4
Masa jabatan
3 September 2020 – 8 September 2025
PresidenJoko Widodo
Prabowo Subianto
PendahuluHalim Alamsyah
PenggantiDidik Madiyono (Plt.)
Anggito Abimanyu
Direktur Utama Danareksa Sekuritas
Masa jabatan
April 2006 – Oktober 2008
Informasi pribadi
Lahir7 Juli 1964 (umur 62)
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Anak2
Almamater
Profesi
  • Ekonom
  • insinyur
Dikenal karena
Pakar ekonomi internasional, ekonometri, ekonomi keuangan, makroekonomi dan ekonomi moneter
Penghargaan sipil
Lihat daftar
  • Pemimpin Terpopuler di Media Online Kategori Lembaga Negara (2021)
  • The Most Inspiring Person (2025)
  • Positive News Maker Indonesia (2025)
  • Fiscal Resilience Leadership (2025)
  • Game Changer of the Year (2025)
Situs webpurbayasadewa.id
Julukan
  • Pak Pur
  • Mr. Outspoken
Nama lainPYS
Masa aktif
  • 1989–1994,
  • 2000–sekarang
Organisasi
  • Kadin
  • IEF
GerakanMari kita kaya bersama
Wangsa
Karier ilmiah
BidangEkonomi internasional
DisertasiThe effect of exchange rate on foreign direct investment (2000)
John Allyn Carlson
Tanda tangan
Image

Purbaya Yudhi Sadewa (lahir 7 Juli 1964) adalah seorang ekonom dan insinyur Indonesia yang merupakan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia dari September 2025 hingga September 2026 di bawah Presiden Prabowo Subianto.[1][2] Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025.[3][4]

Biografi

[sunting | sunting sumber]

Awal kehidupan dan pendidikan

[sunting | sunting sumber]

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.[5] Ia merupakan putra dari J. Soegiri dan Nawangsari Sugiri, kedua-duanya merupakan guru besar Institut Pertanian Bogor.[6]

Purbaya menamatkan pendidikan menengah di SMA Regina Pacis Bogor pada 1983.[7] Kemudian, ia melanjutkan studi sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, ia mengalihkan fokus akademiknya ke bidang ekonomi dan mengambil program pascasarjana di Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Doktor Filsafat (Ph.D.) di bidang ekonomi pada 2000.[8][9][10]

Kehidupan pribadi

[sunting | sunting sumber]

Purbaya Yudhi Sadewa menikah dengan Ida Yulidina, pemenang ajang Wajah Femina 1989,[11][12] sekaligus Sarjana Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, gaya hidupnya yang sederhana kerap menjadi sorotan. Misalnya, ia dan keluarganya terlihat menggunakan transportasi biasa seperti bajaj dan menikmati makanan kaki lima.[13]

Purbaya dan Ida memiliki dua putra: Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa.[14] Putranya, Yudo Achilles Sadewa, dikenal sebagai seorang trader dan kreator konten. Purbaya sendiri pernah menyebut Yudo sebagai "si bocah trader" dalam sebuah unggahan media sosial pada tahun 2023.[15]

Kekayaan

[sunting | sunting sumber]

Menurut laporan LHKPN yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Maret 2025, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan total kekayaan bersih sebesar Rp39.210.000.000 (US$2.361.720,25), serta tidak memiliki utang apa pun yang masih berjalan.[16]

Sebagian besar kekayaannya berasal dari tanah dan bangunan senilai kurang lebih Rp30.500.000.000, yang seluruhnya berlokasi di Jakarta Selatan. Sementara itu, aset alat transportasi — mencakup mobil dan sepeda motor — bernilai sekitar Rp3.606.000.000, kas dan setara kas mencapai Rp4.200.000.000, surat berharga tercatat Rp220.000.000, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp684.000.000.[16] Seluruh aset tanah dan bangunan tersebut dilaporkan sebagai hasil perolehan sendiri. Kendaraan pribadi Purbaya juga tercatat sebagai hasil perolehan pribadi.[17]

Karier

[sunting | sunting sumber]

Karier profesional

[sunting | sunting sumber]

Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian pada Oktober 2000 hingga Juli 2005 ia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 hingga Oktober 2008. Ia juga menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute dari Juli 2005 hingga Maret 2013, dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.[18] Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Inalum melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-05/MBU/01/2017 tanggal 10 Januari 2017, hingga diberhentikan dengan hormat pada 24 September 2020, menyusul penetapan dirinya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[19]

Organisasi

[sunting | sunting sumber]

Ia menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–).[20] Pada Oktober 2016, ia ditunjuk sebagai Gubernur Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dari Indonesia menggantikan Widhyawan.[21]

Karier politik

[sunting | sunting sumber]

Ia memulai karier pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 4 tahun (2010–2014) selain itu ia juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), lembaga nonstruktural yang diketuai Chairul Tandjung.[22]

Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.[23] Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, jabatan ini ia emban sampai Juli 2016.[20]

Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016–). Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018. Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga September 2020.[20]

Pada 3 September 2020, Purbaya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan dilantik secara resmi pada 23 September 2020 untuk masa jabatan 2020–2025.[20][24][25] Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati, dan menjabat dari 8 September 2025 hingga 14 September 2026.[26][27]

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

[sunting | sunting sumber]
Image
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat Konferensi Pers

Penunjukan

[sunting | sunting sumber]

Purbaya dilantik sebagai Ketua LPS pada 23 September 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2020 untuk masa jabatan lima tahun.[25][28]

Masa jabatan

[sunting | sunting sumber]

Pada Oktober 2020, Purbaya menyampaikan bahwa 6–7 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masuk ke dalam proses resolusi LPS pada tahun tersebut, dan menilai jumlah tersebut masih berada dalam kisaran normal secara historis. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada bank umum yang ditangani LPS.[29][30][31] Sepanjang tahun 2020, LPS menurunkan suku bunga penjaminan simpanan sebesar 25 basis poin beberapa kali, yaitu pada Januari, Maret, dan Juli. LPS menyatakan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada tren penurunan suku bunga simpanan serta kondisi likuiditas perbankan yang relatif stabil.[32][33]

Pada Maret 2021, Purbaya menyampaikan bahwa uang yang ada di perbankan masih sangat banyak. Dana yang disimpan masyarakat di bank terus bertambah, tetapi jumlah pinjaman yang diberikan bank justru menurun dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, keadaan ini masih perlu dibantu dengan kebijakan lanjutan.[34][35] Pada Agustus 2021, ia mengatakan bahwa jumlah uang yang beredar sudah tumbuh cukup pesat sejak pertengahan tahun, dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami kemajuan. Ia juga menyebut bahwa hampir semua rekening dijamin penuh, dengan batas jaminan yang nilainya jauh lebih besar dibanding pendapatan rata-rata per orang.[36]

Dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022 yang digelar pada 18–19 Mei 2022 di Jakarta, Purbaya selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan bahwa likuiditas perbankan telah membaik secara signifikan dibandingkan tahun 2020.[37][38] Ia menilai bahwa intermediasi perbankan telah pulih melalui mekanisme pasar, bukan karena paksaan. Menurutnya, penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal pemerintah turut berperan dalam mencegah kegagalan bank.[37] Pada akhir tahun 2022, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan kredit perbankan tumbuh 11,35% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,01% (yoy).[39] Rasio kecukupan modal (CAR/KPMM) berada pada level 25,68%,[40] dan NPL bruto sebesar 2,44%.[39]

Pada tahun 2023, Purbaya menanggapi kritik yang menilai peningkatan simpanan besar sebagai indikasi ketimpangan yang meningkat. Ia berpendapat bahwa data tersebut ditafsirkan secara keliru, dan menyatakan bahwa penurunan simpanan kecil dapat mencerminkan perpindahan deposan ke tier yang lebih tinggi, bukan peningkatan kemiskinan.[41] Hingga Maret 2023, simpanan di atas Rp5 miliar mencapai Rp4.280 triliun, tumbuh 9,3% secara year-on-year. Menurut Purbaya, segmen tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan segmen lainnya.[41]

Pada 29 Februari 2024, dalam acara Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan CNBC Indonesia, Purbaya menilai industri perbankan Indonesia cenderung oligopolis. Hal ini tampak dari margin bunga bersih (NIM) yang masih tinggi serta persaingan antarbank yang kurang tajam, tercermin dari pola "satu tinggi semua tinggi". Karena bank sebagai entitas usaha tidak akan menurunkan margin secara sukarela, ia menekankan perlunya kebijakan dari regulator untuk mendorong persaingan yang lebih sehat, dan berencana mengusulkan kebijakan intervensi tersebut kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).[42]

Pada 23 Januari 2025, Purbaya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta. Bahwa pada periode Desember 2024, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan kredit perbankan tumbuh cukup baik dibanding tahun sebelumnya, sementara dana yang disimpan masyarakat di bank juga mengalami pertumbuhan. Rasio kecukupan modal industri perbankan terjaga di level yang sehat, dan kredit bermasalah secara umum masih berada dalam batas yang terkendali.[43][44]

Pada awal tahun 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa lembaganya sempat mengkhawatirkan memburuknya likuiditas pada akhir tahun 2024. Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masalah pendanaan bank, LPS menyiapkan dana tunai hingga Rp15 triliun.[45][46] Memasuki periode Januari hingga April 2025, kondisi likuiditas perbankan menunjukkan perbaikan signifikan. Purbaya menyatakan dana kembali mengalir ke sistem ekonomi seiring lancarnya kebijakan pemerintah, sehingga tekanan likuiditas mereda. LPS pun memangkas dana siaga secara drastis menjadi Rp1–2 triliun.[45][46] Pada Juni 2025, LPS mengumumkan program dukungan bagi BPR. Lembaga ini berencana membangun platform pembelajaran digital berbasis Learning Management System (LMS) yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di industri BPR.[47] Purbaya menyoroti dua tantangan utama BPR, yaitu ketatnya persaingan di era digital dan tata kelola yang belum memadai.[47]

Pengunduran diri

[sunting | sunting sumber]

Pada 8 September 2025, dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Purbaya menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pengunduran diri tersebut efektif sejak pelantikannya sebagai Menteri Keuangan. Dengan demikian, posisi Ketua Dewan Komisioner LPS untuk sementara akan diisi oleh pejabat sementara (Pjs). Selain itu, masih ada anggota Dewan Komisioner yang bertugas di LPS. Ia juga menuturkan bahwa penunjukan sebagai Menteri Keuangan itu cukup mengejutkannya, karena informasi tersebut baru disampaikan sekitar pukul setengah satu siang dan sempat membuatnya menduga dirinya sedang ditipu.[48]

Menteri Keuangan

[sunting | sunting sumber]

Penunjukan

[sunting | sunting sumber]
Image
Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan akibat perombakan Kabinet Merah Putih

Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025.[49] Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.[50] Purbaya mengatakan bahwa ia terkejut dengan penunjukan mendadak tersebut, dan sempat mengira dirinya sedang "dikerjai".[51] Penunjukannya dipuji oleh mantan presiden Joko Widodo, yang mengenalnya secara pribadi dan mengatakan bahwa Purbaya berasal dari mazhab pemikiran ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani.[52]

Segera setelah penunjukannya, Purbaya membuat pernyataan mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat yang memicu kontroversi.[53] Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengkritik sikap Purbaya yang dinilai terlalu percaya diri dan meremehkan tuntutan masyarakat.[54] Hidayat menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar dan menyederhanakan persoalan yang kompleks.[55] Pernyataannya mengenai aksi protes bahkan dikecam publik, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.[56]

Dari sisi ekonomi, IDX Composite turun 1,28% ketika Purbaya diumumkan sebagai menteri menggantikan Sri Mulyani, di tengah kerusuhan dan reshuffle kabinet besar-besaran.[57][58] Analis memproyeksikan bahwa pelaku pasar akan mengambil sikap wait-and-see terhadap kebijakan yang akan diterapkan Purbaya. Ketidakpastian akibat pergantian pejabat dan pernyataan kontroversial tersebut berpotensi melemahkan IHSG dalam jangka pendek.[59] Purbaya menanggapi penurunan tersebut dengan menyatakan bahwa ia telah berkecimpung di industri keuangan lebih dari 15 tahun dan bahwa penurunan ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi.[60] Ia kemudian berjanji akan memperbaiki perekonomian.[60]

Dari sisi pasar keuangan, analis memproyeksikan bahwa pelaku pasar akan mengambil sikap menunggu (wait and see) terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Purbaya. Ketidakpastian akibat pergantian pejabat dan pernyataan yang kontroversial berpotensi menyebabkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek.[61]

Masa jabatan

[sunting | sunting sumber]

Dua hari pasca penunjukannya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya kemudian mengikuti rapat paripurna bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 10 September 2025 untuk membahas anggaran negara dan program-program kementeriannya.[62] Dalam rapat tersebut, Purbaya mengawali pemaparannya dengan membandingkan suasana rapat dengan pertemuan sebelumnya ketika ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana ia dapat berbicara "seperti koboi", berbeda dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan yang membuatnya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan penjelasan dan pernyataan tersebut membuat anggota rapat tertawa. Salah seorang anggota Komisi XI kemudian menanggapi bahwa ia boleh saja "koboi" asalkan dapat menyelesaikan pekerjaan.[63] Purbaya menerima berbagai pertanyaan dan kritik dari anggota Komisi XI mengenai pengelolaan anggaran negara serta keyakinannya terhadap target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 6–7%, termasuk mengenai penerimaan negara bukan pajak.[64] Ia kemudian menegur para anggota dengan berkata, "Kalian rapat dengan menteri keuangan (Mulyani) ratusan hari dalam setahun, kenapa tidak ditanyakan? Begitu saya datang ke sini, tiba-tiba semua jadi panjang sekali."[64] Ketika anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertanyakan pembayaran utang negara senilai Rp 1.300 triliun, Purbaya dengan yakin menjawab, "Tiga ribu triliun rupiah saja bisa diselewengkan, masak utang 1.300 triliun tidak bisa dibayar?".[65]

Purbaya kemudian mengumumkan dalam rapat tersebut bahwa ia akan menstimulasi perekonomian dengan mendistribusikan Rp 200 triliun dari Bank Indonesia kepada perbankan nasional atas persetujuan Presiden Prabowo.[66] Ia kemudian mengumumkan pada 12 September bahwa lima bank BUMN akan menerima dana tersebut, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia.[67] Sebagai akibatnya, IHSG bereaksi positif karena harga saham menguat, dipicu reli sektor keuangan.[68] Namun, kebijakan tersebut dikritisi oleh Darmadi Durianto, yang memperingatkan bahwa inflasi dapat meningkat dan Rupiah terdepresiasi jika likuiditas tidak cepat terserap.[69]

Pada 19 September, Purbaya melakukan inspeksi mendadak dengan berpura-pura menjadi wajib pajak biasa dan menelepon layanan pelanggan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengecek penerapan sistem pelaporan pajak CoreTax. Ia merasa dibohongi karena jawaban staf dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan.[70][71] Purbaya juga mengakui bahwa dirinya hanya menerima laporan mengenai implementasi sistem tersebut, sehingga berniat mengawasi langsung pelaksanaannya, sembari mengingatkan stafnya untuk menghindari budaya kerja “Asal Bapak Senang”.[72]

Pada 2 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan bahwa ia akan memotong dana transfer ke pemerintah daerah untuk tahun 2026 karena dugaan penyelewengan dan salah kelola.[73] Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Purbaya mengumumkan pemotongan transfer menjadi Rp 650 triliun yang kemudian direvisi menjadi Rp 693 triliun, sambil menyatakan bahwa meskipun transfer berkurang, kehadiran kebijakan pemerintah akan meningkat.[73] Kebijakan tersebut diprotes oleh 18 gubernur, termasuk Muzakir Manaf, Sherly Tjoanda, dan Bobby Nasution.[74] Namun Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dana untuk provinsinya dipotong, sementara Purbaya berseloroh bahwa alokasi untuk Jakarta bahkan bisa dipotong lebih jauh.[75] Menanggapi keberatan para gubernur, Purbaya meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja sehingga transfer dana dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah mereka.[76]

Purbaya juga mengancam akan menarik pendanaan dari program makan bergizi gratis jika ia menemukan bahwa dana tersebut tidak digunakan secara optimal melalui evaluasi yang dilakukan hingga akhir Oktober 2025.[77] Ia menyatakan bahwa dana yang tidak terserap akan dialihkan ke program lain. Namun langkah ini mendapatkan kritik dari mentornya, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim bahwa dana program makan bergizi gratis telah terserap dengan baik. Menanggapi kritik tersebut, Purbaya tetap menegaskan akan menarik dana tersebut sesuai hasil evaluasi.[77]

Purbaya merencanakan untuk penyederhanaan nilai mata uang Rupiah yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Rencana edenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.[78] PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana ini menuai pro dan kontra. Menurut pengamat ekonomi Benny Batara, rencana ini dapat mencegah korupsi dengan efektif.[79] Namun menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, rencana ini belum tepat untuk diterapkan. Ia mengatakan bahwa membutuhkan biaya besar yang harus ditanggung oleh kedua pihak negara dan swasta.[78]

Purbaya menyebutkan bahwa untuk meringankan utang kereta cepat Whoosh, pembayaran akan dicicil selama 80 tahun dan pemerintah harus membayar Rp1 triliun setiap tahunnya. Ia merencanakan bahwa pada 15 September 2026, utang tersebut akan dialihkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya akan dikelola oleh special mission vehicle (SMV), yakni lembaga milik Kementerian Keuangan. Purbaya kemudian menyebutkan bahwa terdapat dua kandidat SMV yang akan dilibatkan dalam pencicilan utang tersebut serta meyakini hanya satu lembaga yang akan dilibatkan setelah melihat proyeksi beban utang setiap tahunnya. Selain membayar utang, Purbaya mengatakan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan dialihkan di bawah Kementerian Keuangan, tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang saat ini memegang saham mayoritas dalam konsorsium BUMN bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).[80]

Purbaya Effect

[sunting | sunting sumber]

Purbaya Effect (bahasa Indonesia: Efek Purbaya) adalah istilah yang digunakan oleh media dan analis keuangan untuk merujuk pada reaksi pasar dan pergeseran ekspektasi kebijakan ekonomi setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada September 2025.[81] Fenomena ini secara khusus dikaitkan dengan pendekatan kebijakan fiskalnya yang dianggap lebih agresif dan berfokus pada stimulus pertumbuhan melalui intervensi likuiditas, berbeda dengan kebijakan pendahulunya yang lebih konservatif.[82]

Katalis utama dari efek ini adalah kebijakan perdananya untuk merelokasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara.[61] Tujuan yang dinyatakan adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan guna mendorong penyaluran kredit. Pendekatan ini konsisten dengan saran kebijakan yang pernah ia sampaikan semasa pandemi COVID-19.[83]

Manifestasi awal dari efek ini terlihat pada reaksi pasar yang beragam. Pada hari pertama Purbaya menjabat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,78% yang diatribusikan oleh para analis sebagai cerminan ketidakpastian investor. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menunjukkan stabilitas relatif pada periode yang sama.[84]

Kebijakan ini memicu analisis yang berbeda dari kalangan ekonom. Sebagian pihak memandangnya sebagai stimulus positif yang dapat menurunkan suku bunga pinjaman dan menggerakkan sektor riil. Sementara itu, pihak lain menyuarakan kehati-hatian, dengan alasan bahwa masalah utama mungkin bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada lemahnya permintaan kredit. Risiko seperti potensi inflasi dan moral hazard di sektor perbankan juga menjadi poin yang disorot.[85]

Pergantian dan perombakan

[sunting | sunting sumber]
Image
Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) kepada Suahasil Nazara (kiri), 15 September 2026.

Purbaya diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, setelah menjalankan tugasnya selama satu tahun enam hari. Pemberhentian tersebut berlangsung ketika Purbaya tengah mengikuti rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen. Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan ekonomi serta kebijakan transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2027. Di tengah berlangsungnya rapat, Purbaya ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, kemudian mempersilakan Purbaya untuk menerima panggilan tersebut. Rapat pun dihentikan sementara selama beberapa menit ketika Purbaya meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon. Purbaya terlihat berbicara dengan serius dan beberapa kali membungkukkan badan selama percakapan berlangsung. Setelah itu, Purbaya tidak kembali mengikuti pembahasan. Sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang hadir kemudian diminta untuk melanjutkan penyampaian kesimpulan rapat.[86]

Setelah pemberhentian tersebut, Purbaya meninggalkan Gedung DPD melalui jalur yang berbeda dari pintu depan, tempat sejumlah wartawan telah menunggunya. Para wartawan tersebut bermaksud meminta penjelasan mengenai rapat yang baru saja diikutinya, sekaligus mengenai isu yang beredar terkait kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.[86] Selang beberapa jam setelah Purbaya meninggalkan rapat, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Suahasil kemudian dilantik di Istana Negara pada Senin sekitar pukul 15.30 WIB.[86] Dalam acara serah terima jabatan, Purbaya menyampaikan pidato secara singkat. Ia menjelaskan bahwa naskah sambutan yang sebelumnya telah dipersiapkan dinilainya terlalu panjang.[87]

Keesokan harinya, Purbaya memberikan penjelasan mengenai pemberhentiannya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memperkirakan kemungkinan tersebut dan menyebut peluang pemberhentiannya berada pada angka 50:50. Menurut Purbaya, salah satu hal yang berkaitan dengan pemberhentiannya adalah keputusan untuk merombak sekitar 300 pejabat dan pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pemberhentiannya berkaitan dengan kebijakan yang dijalankannya selama menjabat. Ia menyatakan bahwa dirinya telah menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Purbaya kemudian menegaskan bahwa pemberhentian Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden dan menyatakan menerima keputusan tersebut.[88][89]

Secara pribadi, Purbaya mengaku sempat merasa kecewa dan kesal setelah mengetahui dirinya diberhentikan. Ia mengatakan bahwa pada malam setelah pemberhentian tersebut, dirinya sempat mengalami kesulitan tidur, meskipun kondisinya membaik pada hari berikutnya.[90] Purbaya kemudian berseloroh bahwa dirinya akan menghabiskan masa pensiunnya dengan memancing di belakang rumah sambil merenungkan alasan pemberhentiannya.[91] Anak Purbaya melalui akun media sosial pribadinya mengomentari bahwa ayahnya dapat tidur nyenyak lagi dan kembali menjadi trader.[92]

Pascasuksesi

[sunting | sunting sumber]

CELIOS melalui laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan Purbaya sebagai Menteri Keuangan pada posisi kinerja terbaik dengan skor 291, unggul jauh atas Amran Sulaiman dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, sejumlah menteri lainnya seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Maman Abdurrahman, Budi Gunadi Sadikin, Maruarar Sirait, Yusril Ihza Mahendra, Abdul Mu'ti, dan Tito Karnavian memperoleh skor di kisaran satu hingga dua digit. Survei terhadap ratusan responden masyarakat umum pada 2026 tersebut menempatkan Purbaya di atas rata-rata anggota kabinet, berbeda dengan posisi terbawah yang diisi Bahlil Lahadalia, disusul Natalius Pigai dan Raja Juli Antoni.[93]

Popularitas elektoral

[sunting | sunting sumber]

Kemungkinan mengikuti kontes pemilu 2029

[sunting | sunting sumber]

Setelah sebulan lebih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan dirinya mengikuti Pemilu 2029. Ia membantah hal tersebut dan menjawab,"Baru sebulan kerja, gila lu. Enggak kepikiran sama sekali."[94]

IndexPolitica melakukan survei via telepon terkait elektabilitas tokoh-tokoh di bursa Pilpres 2029. Dalam telesurvei ini, muncul nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mendapatkan 22,50 persen menjadikannya calon kedua terkuat setelah Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan dalam survei capres ini muncul nama Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada juga nama Menkeu Purbaya. Denny menjelaskan mengenai munculnya nama Purbaya dalam survei ini. Dia menyebut dalam waktu singkat Purbaya mendapatkan popularitas akibat kebijakannya sebagai Menkeu.[95]

Namun, kepopuleran Purbaya sebagai calon menunjukkan tren menurun. Pada awal 2026, Purbaya hanya memperoleh di bawah 5 persen dalam dua survei yang berbeda, yakni 4,4 persen menurut Indekstat dan 4,9 persen menurut Indonesian Public Institute. Kedua survei tersebut dilakukan secara nasional dengan mengambil sampel sebanyak 1.200–1.241 orang.[96][97] Kemudian, pada pertengahan 2026, Purbaya hanya memperoleh 0,8 persen.[98]

Filsafat ekonomi

[sunting | sunting sumber]

Purbaya diakui sebagai salah satu arsitek utama pemikiran ekonomi Indonesia kontemporer, dengan kontribusi intelektual yang menggeser pendekatan yang selama ini mendasari kebijakan fiskal negara.[99][100][101] Ia berpendapat bahwa keberhasilan Indonesia tidak seharusnya diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap standar internasional, melainkan dari kemampuan negara menerjemahkan belanja publik menjadi hasil pembangunan nasional yang konkret. Berdasarkan kebijakan Purbaya, tujuan pengelolaan fiskal melampaui sekadar menyeimbangkan anggaran, mencakup penyesuaian cermat antara prioritas domestik dan tekanan eksternal, serta rekonsiliasi antara disiplin fiskal jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang. Filsafat ekonomi Purbaya umumnya dipandang berorientasi populis dan meyakini bahwa negara harus campur tangan untuk melindungi kepentingan domestik, berbeda dengan pendekatan pasar yang lebih ortodoks dari pendahulunya.[102][103][104]

Penghargaan publik terhadap Purbaya muncul dari komitmennya yang konsisten pada kejujuran dan transparansi dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.[105] Sebagai contoh, terkait wacana kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang awalnya diterapkan pada masa Sri Mulyani, ia menyatakan penolakannya dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi pelanggar untuk melaporkan pajak secara tidak akurat. Walaupun ia mengakui belum sepenuhnya memahami rincian kebijakan tersebut, Purbaya menyampaikan pandangannya sebagai seorang ekonom dan menilai kebijakan itu kurang tepat.[106]

Salah satu inisiatif adalah penempatan dana menganggur pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara (Himpunan Bank Milik Negara / Himbara) untuk mendorong penyaluran kredit. Hingga 30 September 2025, sekitar Rp 112,4 triliun telah disalurkan sebagai kredit produktif. Purbaya melaporkan bahwa tingkat penyerapan dana mencapai 74 persen di Bank Mandiri, 62 persen di BRI, 50 persen di BNI, 90 persen di BTN, dan 55 persen di BSI.[107]

Kontroversi

[sunting | sunting sumber]

Kurang dari 24 jam setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menghadapi setidaknya tiga kontroversi yang menjadi sorotan media dan masyarakat.[108]

Pernyataan terkait 17+8 Tuntutan Rakyat

[sunting | sunting sumber]

Pada hari pelantikannya, Purbaya menanggapi gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan oleh elemen masyarakat sipil. Ia menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan "suara sebagian kecil rakyat kita" yang mungkin merasa hidupnya terganggu atau masih kurang. Ia berpendapat bahwa tuntutan tersebut akan hilang secara otomatis jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen, karena masyarakat akan "sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo”.[53]

Pernyataan ini memicu kritik luas dari publik karena dianggap meremehkan aspirasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyampaikan permohonan maaf pada saat konferensi pers serah terima jabatan. Ia mengaku masih beradaptasi dengan posisi barunya dan menyebut dirinya sebagai "menteri kagetan" dengan gaya bicara yang "koboi". Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan di masa mendatang.[109]

Dalam klarifikasi selanjutnya, Purbaya menjelaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada konsep ekonomi dan pengalamannya. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak akan serta-merta menyebabkan inflasi karena kapasitas ekonomi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh.[53]

Pernyataan awal Purbaya sebagai menteri menuai respons dari berbagai kalangan. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik sikap Purbaya yang dinilai terlalu percaya diri (overconfidence) dan meremehkan kritik publik.[110] Menurutnya, pernyataan tersebut dapat memberikan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar dan menunjukkan penyederhanaan masalah yang kompleks.[111]

Unggahan media sosial yang diduga dari anaknya

[sunting | sunting sumber]

Sebuah tangkapan layar yang diduga berasal dari akun Instagram Yudo Achilles Sadewa, anak dari Purbaya, (@yvdos4dewa) viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, tertulis kalimat yang dinilai menyindir Sri Mulyani: "Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri”.[112]

Unggahan tersebut tersebar luas dan memicu perbincangan publik. Tak lama setelah viral, akun Instagram yang diduga milik Yudo Sadewa tidak dapat ditemukan lagi.[113]

Relasi dengan Luhut

[sunting | sunting sumber]

Kedekatan Purbaya dengan Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi kontroversi karena publik berspekulasi bahwa Purbaya berada dalam satu barisan dengan ambisi politik Luhut. Hal ini disebabkan oleh rekam jejak Purbaya yang menduduki sejumlah posisi kunci dalam proyek pemerintahan di bawah Luhut, sebagai berikut:

  • Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden ketika Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (2015).
  • Staf Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ketika Luhut memimpin kementerian tersebut (2015).
  • Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018–2020) di bawah Luhut.

Penghargaan dan pengakuan

[sunting | sunting sumber]

Sipil

[sunting | sunting sumber]
  • Pemimpin Terpopuler di Media Online Kategori Lembaga Negara dari Humas Indonesia. (2021)
    Diraih saat ia masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan hasil penilaian eksposur dan sentimen positif di media digital.
  • The Most Inspiring Person dari IK Awards. (2025)
    Diberikan oleh Garuda TV dalam momentum Hari Pahlawan untuk mengapresiasi kontribusi signifikan dan inspiratifnya di sektor kebijakan publik.
  • Positive News Maker Indonesia dari Anugerah TIMES Indonesia. (2025)
    Diberikan oleh media TIMES Indonesia atas dedikasi dan konsistensinya dalam menyebarkan narasi berita yang positif, transparan, serta edukatif di tingkat nasional.
  • Fiscal Resilience Leadership dari BIG 40 Awards. (2025)
    Diberikan oleh Bisnis Indonesia Group. Apresiasi atas kepemimpinan strategisnya dalam menjaga stabilitas dan ketahanan fiskal nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
  • Game Changer of the Year dari CNBC Indonesia Awards. (2025)
    Diberikan oleh CNBC Indonesia. Dianugerahkan atas perannya sebagai arsitek agresif yang membawa perubahan fundamental dan terobosan berani pada mesin ekonomi Indonesia, salah satunya melalui peluncuran kanal aduan langsung "Lapor Pak Purbaya".

Akademik

[sunting | sunting sumber]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ "Kementerian Keuangan Republik Indonesia". www.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 2025-09-12.
  2. ↑ Firdaus, Andi (2025-09-08). "Prabowo lantik lima menteri baru, Purbaya gantikan Sri Mulyani" [Prabowo inaugurates five new ministers, Purbaya replaces Sri Mulyani]. antaranews.com. Antara. Diakses tanggal 2025-09-08.
  3. ↑ "Jokowi Angkat Anak Buah Luhut Jadi Ketua Dekom LPS". CNN Indonesia. 23 Desember 2020. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
  4. ↑ Pribadi, Indra Arief (23 September 2020). Wijaya, Ahmad (ed.). "Purbaya Yudhi Sadewa resmi jadi Ketua Dewan Komisioner LPS". AntaraNews. Diakses tanggal 23 September 2020.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. ↑ "Purbaya Yudhi Sadewa, from ITB, became Finance Minister". idnfinancials.com (dalam bahasa Inggris). 2025-09-08. Diakses tanggal 2025-09-19.
  6. ↑ "Di Kuliah Umum IPB, Purbaya Kenang Kebiasaan Jalan Kaki Subuh Ke Sekolah". rm.id. Diakses tanggal 15 Sep 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. ↑ "Menkeu Purbaya Ternyata Alumnus SMA Regina Pacis Bogor, Ini Profil Sekolahnya". SINDOnews Edukasi. Diakses tanggal 15 Sep 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. ↑ Aisyah, Novia. "Profil Pendidikan Pengganti Sri Mulyani, Insinyur Lulusan ITB yang Jadi Ekonom". detikedu. Diakses tanggal 2025-09-19.
  9. ↑ "Profile: Purbaya Yudhi Sadewa, Indonesia's New Finance Minister". Jakarta Globe. Diakses tanggal 2025-09-19.
  10. ↑ Sadewa, Purbaya Yudhi (1 Jan 2000). "The effect of exchange rate on foreign direct investment". Theses and Dissertations Available from ProQuest: 1–129. Diakses tanggal 15 Sep 2026.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  11. ↑ "me and husband". facebook.com. 2023-05-31. Diakses tanggal 2025-09-12.
  12. ↑ "Profil Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Ternyata Dulunya Model". suara.com. Diakses tanggal 2025-09-16.
  13. ↑ "Siapa Istri Purbaya Yudhi Sadewa? Potret Kesederhanaannya Jadi Sorotan". suara.com. Diakses tanggal 2025-09-19.
  14. ↑ Sudarman, Susilo. "PROFIL dan IG Ida Yulidina, Istri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang Pernah Jadi Foto Model - Alif News".
  15. ↑ "Sosok Yudo Sadewa Anak Menteri Keuangan Baru, Main Trading Sejak SMP Kini Sudah Berpenghasilan". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2025-09-11.
  16. 1 2 Pranasdita, Indira (2025-09-09). "Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mencapai Rp39,2 M". IDN Times. Diakses tanggal 2025-09-12.
  17. ↑ ARM. "Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Mantan Menkeu Sri Mulyani". lifestyle. Diakses tanggal 2025-09-19.
  18. ↑ Nababan, Christine Novita (14 Januari 2015). Gunawan, Hendra (ed.). "Danareksa incar kelola dana Rp 23 triliun". Kontan. Diakses tanggal 14 Januari 2015.
  19. ↑ "Inalum's Annual Report 2020" (PDF), Inalum, diakses tanggal 13 Oktober 2026
  20. 1 2 3 4 "Purbaya Yudhi Sadewa". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 12 Oktober 2026.
  21. ↑ Sirait, Arnold (13 Oktober 2016). "Luhut Tunjuk Purbaya Sebagai Gubernur OPEC Gantikan Widhyawan". Kata Data. Diakses tanggal 13 Oktober 2016.
  22. ↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 2 Maret 2012. Diakses tanggal 8 Agustus 2025.
  23. ↑ Permana, Erric (31 Maret 2015). Eko, Antonius (ed.). "Luhut Panjaitan Tunjuk Lima Deputi". KBR.id. Diakses tanggal 31 Maret 2015.
  24. ↑ Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & (2020-09-23). "President Jokowi Inaugurates LPS Commissioners". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-19.
  25. 1 2 "Ketua dan Anggota Dewan Komisioner LPS Ucapkan Sumpah di Hadapan Presiden". Lembaga Penjamin Simpanan. 2020-09-23. Diakses tanggal 2026-10-13.
  26. ↑ Translation, Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & (2025-09-08). "President Prabowo Subianto Launches Cabinet Reshuffle". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-19.
  27. ↑ TV, Metro. "Digantikan Suahasil, Ini Rekam Jejak Purbaya Selama Jadi Menkeu". metrotvnews. Diakses tanggal 2026-09-15.
  28. ↑ "Purbaya Yudhi Sadewa resmi jadi Ketua Dewan Komisioner LPS". ANTARA News. 2020-09-23. Diakses tanggal 2026-10-13.
  29. ↑ "Kondisi Perbankan Stabil, Tidak Ada Bank Umum Yang Ditangani LPS". Lembaga Penjamin Simpanan. 2020-10-28. Diakses tanggal 2026-10-13.
  30. ↑ "LPS Likuidasi 6 BPR, Uang Nasabah Balik Paling Lama 90 Hari". Tempo.co. 2020-10-31. Diakses tanggal 2026-10-13.
  31. ↑ "Banyak Bank Cere Gagal, LPS Sebut Situasi Belum Membahayakan". SINDOnews. 2020-10-27. Diakses tanggal 2026-10-13.
  32. ↑ "LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Di Awal Tahun". Lembaga Penjamin Simpanan. 2020-01-24. Diakses tanggal 2026-10-13.
  33. ↑ "LPS Turunkan Kembali Tingkat Bunga Penjaminan Rupiah". Lembaga Penjamin Simpanan. 2020-07-29. Diakses tanggal 2026-10-13.
  34. ↑ "LPS: Likuiditas Perbankan Perlu Percepatan Penyaluran Kredit". Republika Online. 2021-03-17. Diakses tanggal 2026-10-13.
  35. ↑ "Likuiditas Cukup, Ketua LPS: Suku Bunga Kredit Perlu Terus Didorong Penurunannya". SINDOnews. 2021-03-17. Diakses tanggal 2026-10-13.
  36. ↑ "LPS Melihat Ada Sinyal Kuat Pemulihan Ekonomi Indonesia - Kompas.com". Kompas.com. 6 Agustus 2021. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  37. 1 2 "Ketua DK LPS: Pondasi Perbankan Bagus, Membuat Perekonomian Indonesia Juga Bagus". Lembaga Penjamin Simpanan. 18 Mei 2022. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  38. ↑ "Pondasi Perbankan yang Bagus Jadi Booster Perekonomian Indonesia". IDX Channel. 19 Mei 2022. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  39. 1 2 "Kinerja Bank Moncer Sepanjang 2022, Begini Datanya". detikFinance. 25 Januari 2023. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  40. ↑ "LPS: Intermediasi perbankan membaik seiring pemulihan ekonomi". ANTARA News. 17 Februari 2023. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  41. 1 2 "Bos LPS: Saya Pernah Ngomong Soal Simpanan Jumbo Dipelintir". Tempo.co. 2023-05-26. Diakses tanggal 2026-10-13.
  42. ↑ Zefanya Aprilia (5 Maret 2024). "Bos LPS Sebut Bank di RI Oligopolis, Ini Datanya". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 14 Oktober 2026.
  43. ↑ "LPS: Kinerja perbankan terjaga positif dengan membaiknya risiko kredit". ANTARA News. 23 Januari 2025. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  44. ↑ "Dewan Komisioner LPS: Kinerja Ekonomi Domestik Solid". RRI.co.id. 23 Januari 2025. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  45. 1 2 "LPS nilai kondisi perbankan Indonesia berkembang signifikan". ANTARA News. 22 Mei 2025. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  46. 1 2 "LPS Siapkan Dana Penanganan Bank Tutup hingga Rp2 Triliun Tahun Ini". Bisnis.com. 22 Mei 2025. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  47. 1 2 "LPS Menjaga Stabilitas Perbankan Guna Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi". LPS. 3 Juni 2025. Diakses tanggal 13 Oktober 2026.
  48. ↑ Herdi Alif Al Hikam, Ilyas Fadilah (8 September 2025). "Ditunjuk Jadi Menkeu Gantikan Sri Mulyani, Purbaya Mundur dari LPS". detik.com. Diakses tanggal 14 Oktober 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  49. ↑ Lestari, Hesti Puji (9 September 2025). "Perbandingan Rekam Jejak Karier Sri Mulyani dan Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa". Bisnis.com. Diakses tanggal 9 September 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  50. ↑ Safitri, Eva. "Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri yang Diganti Prabowo". detiknews. Diakses tanggal 2025-09-13.
  51. ↑ "Purbaya Kaget Mendadak Ditunjuk Prabowo Jadi Menkeu: Saya Pikir Ditipu". CNN Indonesia. September 8, 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  52. ↑ "Jokowi Blak-blakan soal Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani: Mazhab Ekonominya Beda". Tribunnews.com. 2025-09-13. Diakses tanggal 2025-09-13.
  53. 1 2 3 antaranews.com (2025-09-09). "Menkeu Purbaya jelaskan ucapan yang tuai kontroversi publik". Antara News. Diakses tanggal 2025-09-09.
  54. ↑ "MerahPutih Media Berita untuk Generasi Terkini". MerahPutih. Diakses tanggal 2025-09-09.
  55. ↑ Dami, Laurens (2025-09-09). "Overconfident Purbaya Tuai Kontroversi, Ekonom: Publik Butuhkan Peta Jalan Bukan Retorika". indoposco.id. Diakses tanggal 2025-09-09.
  56. ↑ Firman, Muhammad (September 10, 2025). "Alasan Purbaya Didesak Mundur dari Menkeu padahal Baru Sehari Menjabat". beritasatu.com. Diakses tanggal 2025-09-13.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  57. ↑ Yanwardhana, Emir. "Purbaya Respons IHSG Anjlok Saat Dirinya Dilantik Jadi Menkeu". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.
  58. ↑ Respati, Agustinus Rangga; Djumena, Erlangga (8 September 2025). "IHSG Merosot 1,28 Persen di Tengah Reshuffle Menteri, Efek Sri Mulyani?". Kompas.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  59. ↑ Hidayati, Nurul. "Ekonom UGM Ungkap Hal Yang Harus Diwaspadai di Balik Strategi Rp200 Triliun Menkeu Purbaya - Lombok Post". Ekonom UGM Ungkap Hal Yang Harus Diwaspadai di Balik Strategi Rp200 Triliun Menkeu Purbaya - Lombok Post. Diakses tanggal 2025-09-14.
  60. 1 2 Madjid, Zahwa. "IHSG Anjlok! Purbaya: Saya 15 Tahun di Pasar, Kita Perbaiki". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.
  61. 1 2 Hidayati, Nurul. "Ekonom UGM Ungkap Hal Yang Harus Diwaspadai di Balik Strategi Rp200 Triliun Menkeu Purbaya - Lombok Post". Ekonom UGM Ungkap Hal Yang Harus Diwaspadai di Balik Strategi Rp200 Triliun Menkeu Purbaya - Lombok Post. Diakses tanggal 2025-09-13.
  62. ↑ Rachman, Arrijal. "Perdana! Menkeu Purbaya Rapat Sama Komisi XI Hari Ini". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.
  63. ↑ Mediatama, Grahanusa (2025-09-10). "Menkeu Purbaya Kena Sindir Anggota DPR, Boleh Koboy Tapi Ada Isinya". kontan.co.id. Diakses tanggal 2025-09-13.
  64. 1 2 Hamdhi, Akhmalal (September 10, 2025). "Dikritik Tajam DPR, Menkeu Purbaya Balik Skakmat Komisi XI". beritasatu.com. Diakses tanggal 2025-09-13.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  65. ↑ Kompasiana.com (2025-09-12). "Style Purbaya Mentri yang "Petantang-Petenteng" bikin netizen gemes". KOMPASIANA. Diakses tanggal 2025-09-13.
  66. ↑ Madjid, Arrijal Rachman, Emir Yanwardhana, & Zahwa. "Gebrakan Purbaya! Guyur Duit Rp200 T Buat Bank Demi Ekonomi RI Moncer". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link)
  67. ↑ Rachman, Arrijal. "Menkeu Tetapkan 5 Bank Terima Rp 200 T Hari Ini". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.
  68. ↑ TV, Metro. "IHSG Menguat, Investor Sambut Positif Kebijakan Menkeu Purbaya". www.metrotvnews.com. Diakses tanggal 2025-09-13.
  69. ↑ "Darmadi Durianto: Penarikan Rp 200 Triliun dari BI Bisa Ancam Stabilitas Moneter". Intime.ID (dalam bahasa American English). 2025-09-12. Diakses tanggal 2025-09-22.
  70. ↑ Madjid, Zahwa. "Diam-diam Purbaya Telepon Kring Pajak, Tanya Coretax!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-22.
  71. ↑ Indraini, Anisa. "Purbaya Merasa Dikibuli Usai Telepon Kring Pajak Tanya Coretax". detikjogja. Diakses tanggal 2025-09-22.
  72. ↑ Rahayu, Isna Rifka Sri; Djumena, Erlangga (20 September 2025). "Hindari Asal Bapak Senang, Menkeu Purbaya Bakal Cek Langsung soal Coretax". Kompas.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  73. 1 2 Madjid, Zahwa. "Potong Transfer ke Daerah, Purbaya: Dulu Banyak Penyelewengan!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-10-08.
  74. ↑ Newswire, Surya Dua Artha Simanjuntak (2025-10-08). "Purbaya Tambah Dana TKD Rp43 Triliun, Pemda Masih Teriak Kekurangan". Bisnis.com. Diakses tanggal 2025-10-08.
  75. ↑ Madjid, Zahwa. "APBN Jakarta Dipangkas Rp15 T, Purbaya: Masih Bisa Dipotong Lagi". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-10-08.
  76. ↑ "Optimalkan Dana Transfer ke Daerah, Menkeu Purbaya Minta Ini ke Pemda". metrotvnews.com. Diakses tanggal 2025-10-08.
  77. 1 2 "Purbaya Evaluasi Anggaran MBG Sampai Akhir Oktober, Tak Terpakai akan Ditarik". Tempo. 7 Oktober 2025. Diakses tanggal 2025-10-08.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  78. 1 2 Ilona Estherina (8 November 2025). "Alasan Redenominasi Rupiah Belum Diperlukan Saat Ini". Tempo. Diakses tanggal 9 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  79. ↑ Noval Andriansyah (9 November 2025). "Rencana Menkeu Purbaya Lakukan Redenominasi Akan Sulitkan Korupsi, Analisa Pengamat". TribunLampung. Diakses tanggal 9 November 2025.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  80. ↑ Alfitria Nefi Pratiwi (8 September 2026). "Purbaya Bicara soal Cicilan Utang Whoosh selama 80 Tahun". Tempo.co. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  81. ↑ Sueb, Ogidzatul Azis (2025-09-15). "Mengurai 'Purbaya Effect': Gebrakan Agresif Menkeu Baru dan Pertaruhan Ekonomi Indonesia". Good News From Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-15.
  82. ↑ "Bedah Purbaya Effect: Dampak Dana Rp200 T bagi Ekonomi". Jurnalzone.id. 2025-09-12. Diakses tanggal 2025-09-13.
  83. ↑ "Purbaya Effect: Ini Arah Saham Bank Himbara - Market". www.bloombergtechnoz.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-13.
  84. ↑ fsd. "IHSG Melesat 1% Lebih, Purbaya Effect Masih Lanjut?". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-13.
  85. ↑ Nugraha, Bayu (2025-09-13). "DPR Minta Publik Beri Kesempatan Buktikan Purbaya Effect". www.viva.co.id. Diakses tanggal 2025-09-13.
  86. 1 2 3 "Anata Siregar". IDNTimes. 15 September 2026. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  87. ↑ Galuh Farida (15 September 2026). "Purbaya Pilih Bicara Singkat Saat Serahkan Kursi Menkeu ke Suahasil". EditorIndonesia. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  88. ↑ Insi Nantika Jelita (15 September 2026). "Purbaya Blak-blakan soal Alasan Pencopotan Menkeu". MediaIndonesia. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  89. ↑ "Indonesia finance minister ousted after clash with Prabowo's ex-army colleague, sources say". Reuters (dalam bahasa Inggris). 16 September 2026. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  90. ↑ Reno Panggalih Nuha Lathifah (15 September 2026). "Purbaya Unggah 'Udah Siap Belum' Usai Dicopot, Apa Maksudnya?". MetroNews. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  91. ↑ Vadhia Lidyana (15 September 2026). "Purbaya: Saya Mau Mancing Ikan Sambil Merenung Kenapa Dipecat". IDNTimes. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  92. ↑ Syifa Fauziah (15 September 2026). "Anak Purbaya Yudhi Sadewa Buka Suara Usai Ayahnya Dicopot Prabowo: Akhirnya Bisa Tidur Nyenyak". Owrite. Diakses tanggal 17 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  93. ↑ "Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran" (PDF), CELIOS, diakses tanggal 14 Oktober 2026
  94. ↑ Adil Al Hasan (10 Oktober 2025). "Purbaya soal Peluang Maju Cawapres 2029: Baru Sebulan Kerja, Gila Lu". Tempo.co. Diakses tanggal 10 Oktober 2025.
  95. ↑ Lisye Sri Rahayu (28 Oktober 2025). "Telesurvei IndexPolitica: Elektabilitas Purbaya Teratas di Bursa Cawapres 2029". Detik.com. Diakses tanggal 29 Oktober 2025.
  96. ↑ Yosafat Diva Bayu Wisesa (12 Februari 2026). "Survei Indekstat Elektabilitas Capres 2029: Prabowo Dipepet Anies, KDM". IDNTimes. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  97. ↑ Agatha Olivia Victoria (10 Februari 2026). "Survei IPI: Sjafrie hingga Purbaya masuk bursa bakal capres 2029". Antara. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  98. ↑ "SIARAN PERS SURVEI NASIONAL: EVALUASI KERJA, PROGRAM PRIORITAS, ISU TERKINI & ELEKTABILITAS". Median. 31 Agustus 2026. Diakses tanggal 16 September 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  99. ↑ Akbar, Lucky (9 September 2025). "Estafet fiskal: suksesi kepemimpinan keuangan negara pasca-Sri Mulyani - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta". ANTARA News Yogyakarta.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  100. ↑ Rosman, Ade (12 Februari 2026). "Purbaya Ubah Strategi Fiskal untuk Hindari Krisis Seperti 1997-1998". Katadata.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  101. ↑ Rosman, Ade (3 September 2026). "Purbaya Kritik Kebijakan 10 Tahun Era Jokowi: Kurang Dorong Sektor Swasta". Katadata.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  102. ↑ P. Sasmita, Ronny (11 September 2025). "Indonesia's Finance Minister Purbaya's Fiscal Populism". Asia Sentinel.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  103. ↑ Lexico's Researcher (11 September 2025). "Indonesia's Fiscal and Monetary Crossroads: Minister Purbaya's Policy Diagnosis and Vision". Lexico Institute.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  104. ↑ Shobirin, Rochmat (15 September 2025). "Dua Mazhab Ekonomi: Purbaya vs Sri Mulyani dalam Arah Kebijakan Indonesia". TIMES Indonesia.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  105. ↑ Jawi Fahmi, Erobi; Permadhi, Eka (4 November 2025). "Purbaya vs Everybody: Antara Gaya Blak-blakan dan Jalan Terjal Ekonomi Rakyat - Aktual.com". Aktual.com.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  106. ↑ Madjid, Zahwa. "Purbaya: Kita Jangan Meres, Perlakukan Pembayar Pajak dengan Baik". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2025-09-22.
  107. ↑ Rachman, Arrijal (2025-10-13). "Purbaya Buka-bukaan Rapor Bank Usai Diguyur Dana Rp200 T". CNBC Indonesia (dalam bahasa Indonesian). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2025-10-15. Diakses tanggal 2025-10-15.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  108. ↑ "3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri". suara.com. Diakses tanggal 2025-09-09.
  109. ↑ Saubani, Andri (2025-09-09). "Permintaan Maaf 'Menteri Kagetan' Purbaya Usai Responsnya Atas Tuntutan 17+8 Tuai Kontroversi". Republika. Diakses tanggal 2025-09-09.
  110. ↑ "MerahPutih Media Berita untuk Generasi Terkini". MerahPutih. Diakses tanggal 2025-09-09.
  111. ↑ Lestarini, Ade Hapsari. "Digantikan Suahasil, Ini Rekam Jejak Purbaya Selama Jadi Menkeu". metrotvnews.com. Diakses tanggal 14 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  112. ↑ radartvnews.com. "Anak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diduga Sindir Sri Mulyani Sebagai Agen CIA Amerika, Kontroversi Memanas". radartvnews.com. Diakses tanggal 2025-09-09.
  113. ↑ "2 Kontroversi Purbaya Baru Dilantik Menkeu: Anaknya Sindir Sri Mulyani Agen CIA, Ucapan Nirempati". Suryamalang.com. Diakses tanggal 2025-09-09.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Jabatan politik
Didahului oleh:
Sri Mulyani		 Menteri Keuangan Indonesia
2025–2026		 Diteruskan oleh:
Suahasil Nazara
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Halim Alamsyah		 Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
2020–2025		 Diteruskan oleh:
Anggito Abimanyu
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purbaya_Yudhi_Sadewa&oldid=30096502"